52 Musim Setahun: Bagaimana Fast Fashion Membunuh Industri Tekstil Indonesia

 Pada suatu hari di akhir Februari 2025, sebelas ribu pekerja di Sukoharjo berhenti bekerja untuk terakhir kalinya. Mereka adalah karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk — Sritex — yang selama 58 tahun memintal benang, menenun kain, dan menjahit seragam untuk militer NATO, untuk Tentara Jerman, untuk lebih dari seratus negara di dunia. Pada 1 Maret 2025, pabrik itu resmi tutup. Sebagian besar dari sebelas ribu orang itu kembali ke kampung halaman dengan pesangon yang belum tentu cair tepat waktu, dan masa depan yang tidak jelas.

Di hari yang sama, di sebuah ruang yang lebih kecil di mana pun di Indonesia, seseorang membuka aplikasi TikTok Shop, melihat sebuah dress dengan harga Rp35.000, dan mengetuk "checkout." Tiga hari kemudian, paket itu tiba di depan pintu. Dia memakainya satu kali untuk diunggah ke Instagram. Tidak digunakan lagi setelah itu.

Kedua peristiwa ini terjadi pada saat yang sama, dalam ekonomi yang sama, di negara yang sama. Dan tidak ada yang menganggapnya sebagai sebab-akibat.

Tetapi keduanya adalah sebab-akibat. Yang satu adalah konsekuensi langsung dari yang lain. Dan untuk memahami mengapa, kita perlu kembali ke sebuah angka yang aneh dan mengganggu: 52.

❦

Empat musim menjadi lima puluh dua

Dalam dokumenter Netflix berjudul Minimalism, seorang ekonom bernama Juliet Schor menjelaskan satu fakta yang awalnya terdengar seperti angka sembarangan. Ketika ibu dan nenek kita berbelanja pakaian — generasi tahun 1960-an, 1970-an — industri fashion beroperasi dalam empat musim per tahun. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Satu koleksi baru per kuartal. Itu sudah dianggap cepat. Beberapa rumah mode bahkan hanya melepas dua koleksi setahun.

Hari ini, kata Schor, industri itu beroperasi dalam 52 musim per tahun. Satu koleksi baru setiap minggu. Bukan rilis ulang. Bukan stok lama. Koleksi baru, dengan model baru, dengan desain baru. Setiap. Tujuh. Hari.

Angka itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari rekayasa industrial yang berlangsung selama tiga dekade, di mana raksasa-raksasa seperti Zara, H&M, Forever 21, dan kemudian Shein, mengubah cara pakaian diproduksi, didistribusikan, dan dijual. Mereka memendekkan siklus desain-produksi dari delapan bulan menjadi tiga minggu. Mereka memindahkan pabrik dari Eropa ke Bangladesh, Vietnam, Kamboja. Mereka memotong harga produksi sampai ke titik di mana kemeja yang dijual seharga $9 lebih murah daripada secangkir kopi di Starbucks.

Tetapi pertanyaan paling penting bukanlah bagaimana mereka melakukannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa kita membelinya?

Karena di sini logika yang lazim — bahwa permintaan menentukan penawaran — terbalik. Tidak ada konsumen yang waras yang membutuhkan 52 koleksi pakaian baru per tahun. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa memakai sebanyak itu dalam hidupnya. Yang terjadi sebaliknya: industri yang menciptakan permintaan, bukan memenuhinya. Mereka membuat kita merasa pakaian kita kemarin sudah "basi" hari ini. Mereka membuat ketidakpuasan sebagai produk utama, dan pakaian sebagai produk sampingan.

Mereka membuat ketidakpuasan sebagai produk utama, dan pakaian sebagai produk sampingan.

❦

Yang dilakukan industri ini ketika kita tidak melihat

Schor menyebutkan satu fakta dalam dokumenter itu yang, bagi saya, paling mencengangkan. Beberapa peritel fast fashion besar, ketika sebuah koleksi tidak laku, tidak mendiskonnya. Mereka tidak menjualnya ke outlet. Mereka tidak menyumbangkannya ke badan amal. Mereka mengumpulkan semua sisa stok, mengirisnya dengan gunting, lalu membuangnya di pinggir jalan agar tidak ada yang bisa menjual ulang atau bahkan memakainya secara gratis.

Kenapa? Karena memberikannya gratis akan merusak "nilai persepsi merek." Karena membuat orang miskin memakai pakaian dengan label H&M atau Zara akan mengurangi prestise pelanggan kelas atas. Karena, dalam logika industri ini, pakaian tidak dibuat untuk dipakai. Pakaian dibuat untuk dijual. Dan setelah dijual, ia menjadi limbah.

Ini bukan kebetulan. Ini adalah kebijakan eksplisit. Burberry, perusahaan fashion mewah Inggris, mengakui pada 2018 bahwa mereka telah membakar pakaian dan parfum senilai £28,6 juta — sekitar Rp570 miliar — pada tahun itu saja. Setelah skandal pecah, mereka berjanji menghentikan praktik tersebut. Tetapi mereka adalah satu-satunya yang ketahuan, bukan satu-satunya yang melakukannya.

Bayangkan ini di skala global. PBB memperkirakan industri tekstil global memproduksi 100 miliar potong pakaian per tahun — dua kali lipat dari satu dekade lalu. Sekitar 60 persen di antaranya berakhir di tempat sampah atau dibakar dalam waktu setahun. Industri fashion sendiri bertanggung jawab atas 10 persen emisi karbon global, lebih besar daripada gabungan penerbangan internasional dan pelayaran komersial. Dan ia menggunakan air dalam jumlah yang gila: 7.500 liter air untuk satu celana jeans, setara dengan kebutuhan minum satu orang selama lima sampai tujuh tahun.

Itu adalah biaya yang tidak muncul di label harga. Itu disebut ekonom sebagai externalities — eksternalitas. Biaya yang ditanggung pihak ketiga: lingkungan, pekerja, generasi mendatang. Saat Anda membeli kaos Rp35.000 di TikTok Shop, Anda membayar harga eceran. Tetapi seseorang, di suatu tempat, membayar selisihnya.

❦

Paradoks Indonesia yang jarang dibahas

Di sinilah cerita ini menjadi sangat Indonesia, dan sangat menyakitkan untuk dipikirkan.

Indonesia adalah salah satu dari sepuluh produsen tekstil terbesar di dunia. Industri tekstil dan produk tekstil — TPT, dalam jargon birokrasi — menyumbang sekitar 6 persen dari PDB manufaktur kita dan mempekerjakan langsung sekitar 1,3 juta orang. Tambahkan rantai pasoknya, dan angka itu naik ke lebih dari 3 juta. Pabrik-pabrik tekstil Indonesia memproduksi pakaian untuk Nike, untuk Uniqlo, untuk Adidas, untuk merek-merek global yang Anda pakai. Sritex sendiri memproduksi seragam militer untuk NATO sampai tahun 2024.

Tetapi pada saat yang sama, Indonesia adalah salah satu konsumen fast fashion terbesar di Asia Tenggara. Dan ironinya mendalam: kita memproduksi pakaian untuk dunia, lalu mengimpor pakaian — baik baru maupun bekas — dari dunia. Salah satu industri tekstil terbesar di kawasan ini, dan kita berada di tengah lautan tekstil murah dari luar.

Pada 2022, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) memperkirakan impor pakaian bekas ilegal mencapai 150.000 ton per tahun. Sebagian besar masuk dari Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Australia, lewat pelabuhan-pelabuhan di Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Pekanbaru. Dari sana, ia berakhir di Pasar Senen di Jakarta, di Gedebage di Bandung, di Pajak Melati di Medan, di gudang-gudang Sidoarjo. Para penjual menyebutnya "thrift," sebuah kata Inggris yang sebenarnya berarti "hemat" — sebuah eufemisme yang halus dan menipu untuk apa yang sebenarnya adalah industri impor pakaian limbah.

Pemerintah merespons. Permendag No. 18 Tahun 2021, diperkuat dengan Permendag No. 40 Tahun 2022, kemudian Permendag No. 7 Tahun 2024 — semua melarang impor pakaian bekas. Pada Maret 2023, Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan bahwa bisnis thrift impor "sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri." Pemusnahan dilakukan beberapa kali: 7 ton di Pekanbaru pada Maret 2023, 730 bal di Sidoarjo, total Rp10 miliar di berbagai lokasi. Spektakel yang dramatis. Pakaian dibakar di hadapan kamera, menteri berdiri dengan rompi safety berfoto.

Dan sepanjang itu, Shein, Temu, dan TikTok Shop bertumbuh tanpa hambatan.

Pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan suara lantang, sambil membuka pintu lebar bagi impor pakaian baru yang lebih murah, lebih cepat basi, dan lebih banyak menumpuk di tempat sampah.

Ini adalah paradoks yang membuat saya berhenti. Pakaian bekas Korea Selatan yang Anda beli di Pasar Senen seharga Rp50.000 mungkin sudah dipakai oleh tiga orang sebelumnya selama lima tahun. Itu adalah ekstensi umur pakai. Itu adalah ekonomi sirkular dalam bentuk paling kasar. Sebuah kaos Shein seharga Rp45.000 dari TikTok Shop, sebaliknya, baru saja dibuat seminggu lalu di sebuah pabrik di Guangzhou, dengan kapas yang tidak ditanam berkelanjutan, dengan pewarna yang mungkin mengandung formaldehida, dengan tenaga kerja yang dibayar dengan upah yang membuat kita malu kalau benar-benar tahu angkanya.

Yang pertama secara hukum dilarang. Yang kedua dipromosikan dengan flash sale jam delapan malam.

❦

Siapa yang sebenarnya membayar Rp35.000 itu

Mari hitung secara cermat. Anda membeli kaos Shein seharga Rp35.000. Bagaimana mungkin?

Sebuah kemeja katun standar membutuhkan sekitar 200 gram kapas, beberapa meter benang, pewarna kimia, kancing, label, kemasan, biaya logistik dari Tiongkok ke Indonesia, biaya marketplace, biaya iklan TikTok, biaya pekerja yang menjahit, biaya pekerja yang mengemas, dan margin keuntungan Shein. Bahan baku kapas saja, dengan harga internasional, mencapai sekitar Rp4.000–5.000 untuk 200 gram. Pengiriman dari Tiongkok ke pelanggan di Indonesia sekitar Rp10.000–15.000. Komisi marketplace 5–10 persen.

Maka, untuk pakaian dijual seharga Rp35.000 dan tetap menguntungkan, biaya pekerja yang menjahitnya tidak boleh lebih dari beberapa ribu rupiah per potong. Itu hanya mungkin jika orang yang menjahitnya bekerja 14 jam per hari, dengan upah yang di bawah upah minimum negara mana pun yang beradab. Itu hanya mungkin jika bahan baku murah karena ditanam di lahan yang merusak, dengan pestisida yang meracuni petani lokal. Itu hanya mungkin jika pabrik tidak memasang sistem pengolahan limbah, sehingga zat warna kimia mengalir langsung ke sungai dan akhirnya ke laut.

Anda tidak menanggung biaya-biaya itu di kasir. Tetapi mereka ada. Dan mereka ditanggung oleh seseorang.

Sebagian di antaranya, dengan tragis, ditanggung oleh 11.000 pekerja Sritex yang kehilangan pekerjaan pada Maret 2025, dan oleh 60 perusahaan tekstil Indonesia yang tutup dalam dua tahun terakhir, dan oleh tiga juta orang dalam rantai pasok tekstil nasional yang menghadapi tekanan struktural. Industri tekstil Indonesia tidak runtuh karena tidak bisa membuat pakaian. Mereka runtuh karena tidak bisa bersaing dengan pakaian yang dijual di bawah biaya produksi yang manusiawi.

Sritex sendiri punya masalah internal — dua mantan direksinya, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, ditetapkan tersangka pencucian uang oleh Kejaksaan Agung pada September 2025, dengan kerugian negara diperkirakan Rp1,08 triliun terkait kredit Bank BJB dan Bank DKI. Korupsi memang bukan sebab tunggal kehancuran. Tetapi konteks struktural yang membuat perusahaan tekstil di seluruh dunia kesulitan bertahan adalah hal yang sama: model bisnis fast fashion yang membuat produksi domestik tidak mungkin menguntungkan tanpa mengorbankan upah dan lingkungan.

❦

Apa yang sebenarnya kita beli ketika kita membeli

Joshua Fields Millburn dan Ryan Nicodemus, dua tokoh utama dokumenter Minimalism, menghabiskan dua puluhan tahun mereka mengejar kesuksesan korporat di Amerika. Gaji enam digit, mobil mewah, apartemen besar. Pada usia akhir dua puluhan, mereka punya semua yang konon harus dimiliki. Dan mereka, dalam kata-kata mereka sendiri, "sengsara."

Salah satu dari mereka, ketika ibunya meninggal akibat kanker paru-paru, dan istrinya menggugat cerai, dan ia harus pindah ke apartemen baru, mendapati dirinya berdiri di tengah IKEA selama enam jam, mencoba memilih bantal mana yang "mendefinisikan" dirinya. Itulah momen ia sadar. Ia tidak sedang membeli bantal. Ia sedang mencoba membeli dirinya sendiri kembali, satu produk demi satu produk.

Saya tidak ingin membawa argumen ini ke ranah motivasi murah. Tidak setiap pembelian adalah pelarian eksistensial. Kadang sebuah kaos hanyalah sebuah kaos, dan kita memang membutuhkannya. Tetapi ada satu pertanyaan yang dilemparkan dokumenter itu yang, jujur, sulit saya lupakan: "Anda tidak akan pernah mendapatkan cukup dari apa yang sebenarnya tidak Anda inginkan."

Apa yang sebenarnya kita inginkan ketika kita membeli kaos kesebelas tahun ini? Kita ingin merasa baru. Kita ingin merasa relevan. Kita ingin merasa cantik. Kita ingin merasa terlihat. Tetapi pakaian itu sendiri tidak memberikan itu. Ia memberi kita selama tiga hari rasa kepuasan, lalu menjadi salah satu dari banyak benda yang menumpuk di lemari, sampai akhirnya ia menjadi sampah, dan kita kembali ke aplikasi pukul delapan malam untuk mencari pengganti.

Industri fast fashion mengerti hal ini lebih baik daripada yang kita mengerti sendiri. Mereka tidak menjual pakaian. Mereka menjual obat dari sebuah kekosongan yang mereka sendiri ciptakan. Setiap koleksi baru adalah dosis baru. Setiap flash sale adalah peringatan bahwa Anda belum cukup.

❦

Apa yang harus kita lakukan dengannya

Saya tidak ingin menutup tulisan ini dengan resep moral mudah — "belilah pakaian lokal," "hiduplah lebih sederhana," "sadarilah konsumerisme." Itu terlalu murah. Dan terlalu tidak adil bagi orang-orang yang ekonominya tidak memungkinkan mereka memilih pakaian seharga Rp200.000 per potong dari brand lokal etis, ketika TikTok Shop menawarkan tiga kaos seharga Rp100.000.

Tetapi saya pikir ada beberapa hal yang layak kita pikirkan dengan jujur.

Pertama, inkonsistensi kebijakan kita perlu dipertanyakan. Jika alasan melarang impor pakaian bekas adalah melindungi industri tekstil dalam negeri dan kesehatan konsumen, maka logika yang sama harus diterapkan secara konsisten kepada impor pakaian baru murah dari platform lintas batas. Tidak masuk akal melarang pakaian bekas yang setidaknya mempunyai jejak ekonomi sirkular, sambil membuka pintu lebar bagi pakaian baru yang lebih cepat menumpuk sebagai limbah. Ini bukan soal proteksionisme — ini soal kerangka regulasi yang konsisten.

Kedua, kita perlu memikirkan ulang kategori "murah." Kaos Rp35.000 tidak murah. Ia hanya tampak murah karena biaya sesungguhnya — upah layak pekerja, dampak lingkungan, beban kesehatan, kerugian industri domestik, hilangnya 11.000 pekerjaan di Sukoharjo — disembunyikan dari label harga. Ekonom punya istilah teknis untuk fenomena ini: price doesn't equal cost. Harga tidak sama dengan biaya. Yang murah di kasir bisa sangat mahal di rekening kolektif.

Ketiga, setiap pembelian adalah pemilihan suara, secara harfiah. Setiap kali kita membayar untuk sesuatu, kita memberi sinyal kepada pasar bahwa kita ingin lebih banyak hal seperti itu. Kalau cukup banyak dari kita memilih Shein, dunia akan memproduksi lebih banyak Shein. Kalau cukup banyak dari kita memilih thrift lokal, vintage, atau brand domestik yang membayar pekerjanya secara layak, dunia akan memproduksi lebih banyak dari itu. Kita tidak harus menjadi minimalist seperti Joshua dan Ryan. Tetapi kita harus, paling tidak, menyadari bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan adalah pernyataan tentang dunia yang kita ingin huni.

Keempat, dan ini yang paling sulit, kita perlu jujur tentang apa yang sedang kita coba beli. Bukan pakaiannya. Bukan barangnya. Bukan koleksi baru minggu depan. Yang kita coba beli adalah rasa lengkap. Rasa cukup. Rasa bahwa kita oke. Dan itu adalah sesuatu yang, sayang sekali, tidak dijual di TikTok Shop. Tidak pernah, sejak dulu, dan tidak akan, sampai kapan pun.

❦

Pada 1 Maret 2025, sebelas ribu orang berhenti bekerja di Sukoharjo. Pada hari yang sama, jutaan orang Indonesia memesan pakaian baru melalui aplikasi. Tidak ada yang menganggap dua peristiwa itu sebagai sebab-akibat.

Tetapi keduanya adalah sebab-akibat. Dan satu pertanyaan kecil — apakah saya benar-benar membutuhkan kaos ini? — adalah cara paling sederhana, paling rendah hati, untuk mulai memahami hubungan itu.

Karena di akhir hari, 52 musim setahun bukanlah kondisi alami industri. Itu adalah kondisi yang dipilih, dijalankan, dan dibayar — dengan rupiah kita, dengan air kita, dengan tanah kita, dengan pekerjaan saudara-saudara kita.

Pertanyaannya adalah: berapa lama lagi kita ingin terus membayarnya?

Disarikan dari dokumenter MINIMALISM (Netflix, 2016) — A Documentary About the Important Things, dengan kontekstualisasi pada krisis industri tekstil Indonesia 2024–2025, kebangkrutan Sritex, dan dinamika fast fashion di pasar Indonesia.