Bakat Tidak Cukup untuk Memenangkan Medali

Setiap kali atlet Indonesia naik podium, kita merayakannya sebagai keberhasilan bangsa. Bendera dikibarkan, bonus disiapkan, dan ucapan selamat mengalir. Namun, di balik perayaan itu, ada pertanyaan yang lebih jarang dibicarakan: berapa banyak anak berbakat yang tidak pernah mendapat kesempatan berlatih, apalagi bertanding?

Mereka tidak tercatat sebagai atlet yang gagal. Sebagian bahkan belum sempat memasuki sistem pembinaan. Kesempatan mereka berhenti ketika keluarga tidak mampu membayar iuran klub, membeli perlengkapan, atau menanggung perjalanan menuju tempat latihan. Jika keadaan seperti ini dibiarkan, olahraga prestasi akan semakin bergantung pada kemampuan keluarga membiayai bakat anaknya.

Di situlah persoalan olahraga Indonesia perlu mulai dibaca. Kita terlalu sering membahas hasil akhir, sementara proses yang menentukan siapa bisa sampai ke garis start kurang mendapat perhatian.

Jumlah penduduk yang besar memang menyediakan potensi. Ekonomi yang besar juga memberi ruang untuk membangun fasilitas dan membiayai pembinaan. Tetapi keduanya tidak otomatis menghasilkan atlet kelas dunia. Bakat harus ditemukan, dipelihara, dan diberi kesempatan bertanding selama bertahun-tahun. Seluruh proses itu membutuhkan lembaga yang bekerja secara konsisten, termasuk ketika tidak ada kejuaraan besar dan kamera televisi sedang mengarah ke tempat lain.

Perbandingan dengan Iran memberi bahan renungan. Pada Olimpiade Paris 2024, Iran meraih 12 medali, dengan perolehan terkonsentrasi pada gulat dan taekwondo. Indonesia memperoleh dua emas dan satu perunggu. Atau kita lihat hasil sementara Asian Games 2026. Perbandingan ini tentu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh sistem olahraga Iran lebih baik. Namun, hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pada cabang tertentu tidak semata-mata mengikuti besarnya ekonomi suatu negara. 

Pelajaran yang layak diambil adalah pentingnya membangun kedalaman pembinaan. Sebuah negara tidak harus unggul di semua cabang sekaligus. Ia perlu mengenali kekuatannya, mengembangkan pelatih, menjaga kompetisi, dan memastikan generasi berikutnya terus muncul. Konsentrasi prestasi Iran tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua itu merupakan hasil strategi penghematan akibat sanksi ekonomi. Tradisi olahraga dan pengalaman pembinaan juga perlu diperhitungkan.

Indonesia pun memiliki pengalaman yang menunjukkan bahwa prestasi dapat dibangun secara berkelanjutan. Masalahnya, pengalaman tersebut belum menjadi kesempatan yang cukup luas bagi anak-anak dari beragam daerah dan latar belakang ekonomi.

Hambatan pertama muncul jauh sebelum seorang atlet mengenakan seragam nasional. Dalam pembinaan yang sepenuhnya bergantung pada pembayaran keluarga, kemampuan ekonomi ikut menentukan siapa yang dapat bertahan. Seorang anak boleh memiliki koordinasi gerak yang baik, keberanian, atau ketekunan berlatih. Namun, semuanya sulit berkembang jika ongkos menuju kolam renang saja sudah memberatkan.

Klub komersial tidak bisa serta-merta disalahkan. Pelatih perlu menerima penghasilan yang layak. Kolam, lapangan, dan peralatan membutuhkan biaya perawatan. Persoalannya muncul ketika jalur berbayar menjadi satu-satunya pintu menuju pembinaan yang bermutu, sementara dukungan publik tidak cukup menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Akibatnya, seleksi bakat berisiko bercampur dengan seleksi daya beli. Yang bertahan belum tentu hanya anak paling potensial, melainkan anak yang keluarganya sanggup membayar cukup lama.

Di sisi lain, keluarga yang mampu pun belum tentu bersedia menjadikan olahraga sebagai pilihan karier anak. Keputusan itu masuk akal apabila pendidikan terganggu, perlindungan terhadap cedera tidak jelas, dan kehidupan setelah pensiun sulit dibayangkan. Sulit meminta orang tua mengambil risiko besar hanya dengan menjanjikan kemungkinan memperoleh medali.

Karena itu, pembinaan harus menawarkan jalan hidup yang layak. Pendidikan yang tetap berjalan, layanan kesehatan, perlindungan atlet, dan persiapan karier setelah masa kompetisi perlu masuk dalam rancangan sejak awal. Kepastian semacam ini dapat membuat keluarga lebih percaya pada jalur olahraga, sekaligus melindungi mereka yang kelak tidak mencapai tingkat elite.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana uang dan kekuasaan dikelola. Kita dapat menyusun rencana besar, menetapkan cabang unggulan, dan mengumumkan sasaran medali. Tetapi pelatih dan atlet akhirnya berhadapan dengan hal-hal yang lebih sederhana: apakah anggaran cair tepat waktu, apakah fasilitas bisa dipakai, dan apakah kompetisi yang dijanjikan benar-benar berlangsung.

Di sinilah mutu organisasi diuji. Kepengurusan yang sibuk mengurus pergantian jabatan akan kesulitan menjaga kesinambungan program. Seleksi yang tidak transparan merusak kepercayaan. Hak atlet yang terlambat dibayarkan mengganggu latihan dan kehidupan sehari-hari. Jika terjadi penyalahgunaan anggaran, kerugiannya dapat berarti hilangnya kesempatan seorang atlet pada usia terbaiknya.

Federasi membutuhkan kepemimpinan yang memahami pembinaan dan mampu mengelola organisasi. Latar belakang politik tidak otomatis membuat seseorang tidak kompeten, sebagaimana status mantan atlet tidak otomatis menjamin kemampuan manajerial. Yang harus dinilai adalah rekam kerja, konflik kepentingan, keterbukaan pengambilan keputusan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Ukuran keberhasilan pengurus pun perlu diperluas. Medali tetap penting, tetapi jumlah pelatih yang berkembang, keteraturan kompetisi, kelangsungan pendidikan atlet, dan munculnya peserta baru dari keluarga berpenghasilan rendah juga menunjukkan apakah pembinaan bekerja.

Integritas pertandingan sama pentingnya. Ketika pengaturan skor, pungutan dalam seleksi, atau pemotongan hak atlet terjadi, kerusakannya melampaui satu pertandingan atau satu transaksi. Atlet belajar bahwa usaha mereka belum tentu dinilai secara adil. Orang tua kehilangan kepercayaan. Sponsor yang ingin bekerja secara profesional ikut menanggung risiko reputasi.

Penanganannya tidak cukup dengan seruan moral. Kriteria seleksi harus dapat diperiksa, pembayaran hak atlet harus bisa ditelusuri, dan pengaduan perlu ditangani melalui saluran yang aman. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran juga harus cukup independen dari pengurus yang sedang diperiksa.

Sanksi perlu tegas, tetapi jangan sampai atlet menjadi pihak yang kembali menanggung kerugian. Memutus seluruh dana sebuah federasi mungkin terdengar keras. Dalam praktiknya, tindakan itu dapat menghentikan latihan dan keberangkatan bertanding, sementara pengurus yang bermasalah belum tentu kehilangan pengaruh.

Jika pengelolaannya terbukti menyimpang, penyaluran dana dapat dialihkan sementara melalui mekanisme yang diawasi secara ketat. Hak atlet dan pekerjaan pelatih harus tetap terlindungi. Tanggung jawab diarahkan kepada pelaku dan pengambil keputusan yang bersalah.

Pembenahan tata kelola ini perlu berjalan bersama penetapan prioritas. Tidak semua cabang memiliki kebutuhan biaya, tradisi pembinaan, dan peluang yang sama. Cabang dengan banyak nomor medali memang menarik, tetapi banyaknya medali yang tersedia tidak menjamin bahwa investasi akan segera membuahkan hasil. Renang, atletik, dan senam membutuhkan sistem kompetisi usia dini, pelatih bermutu, serta kesabaran yang panjang.

Prioritas seharusnya ditentukan melalui penilaian yang terbuka: seberapa kuat basis atletnya, di mana pelatih tersedia, apa kendala utamanya, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk bersaing. Daerah dapat mengembangkan keunggulan yang berbeda. Keputusan tersebut harus lebih tahan lama daripada masa jabatan seorang pengurus.

Dalam hal ini, pengalaman pembinaan swasta patut dipelajari secara kritis. Program beasiswa PB Djarum, misalnya, mencakup kehidupan dan latihan di asrama serta dukungan terhadap pendidikan atlet. Unsur yang relevan bagi kebijakan publik adalah kesinambungan dukungan dan berkurangnya beban keluarga selama proses pembinaan. 

Namun, pemerintah tidak dapat menggantungkan masa depan olahraga pada kemurahan hati beberapa pemilik perusahaan. Minat sponsor bisa berubah. Kondisi bisnis dapat memburuk. Cabang yang kurang menarik secara komersial juga belum tentu memperoleh dukungan.

Tugas negara adalah memastikan ada sistem yang tetap berjalan ketika sponsor berganti. Dunia usaha dapat memperkuatnya melalui pendanaan, kemampuan manajemen, dan jaringan pasar. Hubungan ini membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas serta perlindungan terhadap kepentingan atlet.

Salah satu pilihan yang layak dikaji adalah dana abadi olahraga. Gagasannya menarik karena pembinaan membutuhkan kepastian selama bertahun-tahun, sedangkan anggaran sering dibicarakan dalam siklus tahunan. Dana yang dirancang untuk jangka panjang dapat membantu menjaga program dari perubahan prioritas sesaat.

Meski begitu, pembentukan lembaga baru tidak otomatis memperbaiki tata kelola. Dana abadi tetap memerlukan modal, aturan investasi, biaya pengelolaan, dan pengawasan. Hasil investasinya pun tidak boleh dianggap pasti cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan olahraga nasional.

Pengalaman luar negeri perlu dibaca dengan tepat. UK Sport, misalnya, mengelola pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan National Lottery; model tersebut tidak identik dengan dana abadi. Hal yang dapat dipelajari adalah bagaimana pendanaan dihubungkan dengan strategi pembinaan dan pertanggungjawaban penerimanya. 

Bagi Indonesia, pertanyaan terpenting adalah bagaimana menjaga kesinambungan pembiayaan dan memastikan uang sampai pada kegiatan yang dibutuhkan. Apakah jawabannya dana abadi, pendanaan tahun jamak, atau kombinasi beberapa mekanisme, pilihannya perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal.

Dukungan perusahaan juga dapat diperluas melalui insentif yang terarah. Usulan pengurangan penghasilan kena pajak hingga 200 persen dari pengeluaran tertentu untuk pembinaan, misalnya, layak diperdebatkan sebagai pilihan kebijakan. Tetapi angka tersebut harus diuji terhadap biaya fiskal dan manfaat tambahannya. Pengurangan penghasilan kena pajak juga berbeda dari pengembalian dana sebesar dua kali nilai investasi.

Insentif sebaiknya diberikan untuk kegiatan yang manfaatnya dapat diperiksa: membiayai peserta dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pelatih, atau membangun fasilitas yang benar-benar dapat diakses. Pengeluaran untuk promosi perusahaan tidak semestinya begitu saja diperlakukan sama dengan biaya pembinaan.

BUMN pun dapat mengambil peran melalui komitmen beberapa tahun. Namun, penunjukan perusahaan sebagai pembina cabang olahraga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keahlian pengelolaannya. Kewajiban yang sekadar menambah beban tanpa rancangan yang baik akan mudah berubah menjadi program seremonial.

Kontrak perlu menjelaskan hasil yang diharapkan, standar perlindungan atlet, keterbukaan anggaran, dan kelanjutan program ketika dukungan berakhir. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor independen yang kompeten. Tidak ada nama besar perusahaan atau kantor audit yang dapat menggantikan kebutuhan akan aturan yang jelas dan pengawasan yang bekerja.

Untuk memperluas akses, sekolah merupakan tempat yang masuk akal untuk memulai. Anak tidak seharusnya harus menemukan klub mahal lebih dahulu agar kemampuan olahraganya dikenali. Pendidikan jasmani yang bermutu, kegiatan setelah jam belajar, dan kompetisi antarsekolah dapat menjadi jalur awal yang lebih terbuka.

Fasilitas sekolah dapat dikelola melalui kerja sama dengan klub atau pelatih profesional, sepanjang kepentingan siswa tetap didahulukan. Penggunaan di luar jam sekolah dapat membantu menutup biaya perawatan. Sebagai imbalannya, mitra wajib menyediakan layanan yang terukur, termasuk latihan tanpa biaya bagi siswa yang membutuhkan.

Tetapi pengelolaan bersama jangan berubah menjadi pengambilalihan ruang publik. Jam penggunaan siswa, biaya, keselamatan, dan tanggung jawab perawatan harus terang. Akses olahraga juga tetap diperlukan bagi anak yang tidak lolos seleksi atlet. Sekolah memiliki tanggung jawab pendidikan yang lebih luas daripada menghasilkan juara.

Dari akses yang meluas inilah hubungan olahraga dan ekonomi menjadi lebih masuk akal. Ketika semakin banyak orang berlatih secara rutin, kebutuhan terhadap pelatih, perlengkapan, fasilitas, dan penyelenggara kompetisi ikut tumbuh. Pelaku usaha lokal memiliki peluang melayani kebutuhan yang berulang.

Kompetisi yang terjadwal baik dapat mendatangkan peserta dan keluarga ke suatu daerah. Penginapan, transportasi, warung makan, serta usaha kecil berpeluang memperoleh pendapatan. Namun, manfaat itu harus dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan, pemeliharaan fasilitas, dan beban yang ditanggung pemerintah. Keramaian selama beberapa hari belum cukup untuk menyatakan sebuah ajang berhasil secara ekonomi.

Karena itu, pengembangan industri olahraga tidak perlu selalu dimulai dengan stadion besar atau kejuaraan internasional. Kompetisi daerah yang teratur, lapangan yang terawat, dan kegiatan masyarakat yang berlangsung sepanjang tahun dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi usaha setempat.

Partisipasi masyarakat dan olahraga elite juga perlu memperoleh perhatian yang seimbang. Keduanya saling mendukung, tetapi memiliki tujuan berbeda. Atlet elite membutuhkan pembinaan khusus untuk mencapai prestasi tertinggi. Masyarakat membutuhkan ruang yang terjangkau dan aman untuk bergerak, berinteraksi, serta menjaga kebugaran. Anggaran publik perlu melayani keduanya tanpa menganggap bahwa keberhasilan satu bidang otomatis menyelesaikan kebutuhan bidang lainnya.

Perubahan olahraga nasional akhirnya bergantung pada keputusan yang sering luput dari sorotan: siapa mendapat akses latihan, bagaimana pelatih bekerja, apakah kompetisi dapat dipercaya, dan apakah pendanaan bertahan cukup lama.

Kita patut merayakan atlet yang berhasil mengatasi semua hambatan itu. Namun, keberanian pribadi mereka tidak boleh terus digunakan untuk memaklumi kelemahan sistem. Pembinaan yang baik semestinya mengurangi hambatan yang harus mereka hadapi.

Ukuran kemajuan olahraga Indonesia dapat dimulai dari pertanyaan yang sederhana: apakah seorang anak berbakat, dari keluarga dengan penghasilan terbatas, memiliki kesempatan yang wajar untuk ditemukan dan dibina?

Selama jawabannya masih bergantung pada isi dompet orang tua, kita belum menggunakan potensi bangsa ini dengan sungguh-sungguh.